Surabaya (beritajatim.com) - Dinas Sosial Kota Surabaya terus berupaya melakukan pendataan terhadap ribuan pekerja seks komersial (PSK) dan Mucikari di kawasan Dolly dan Jarak. Meskipun sebagian besar dari mereka terus menolak untuk didata.
Kepala Dinsos Kota Surabaya Supomo menjelaskan, ada sekitar 1.187 PSK dan 311 Mucikari yang mengantungkan hidup di lembah hitam tersebut. Sebagian besar dari mereka adalah bukan warga Surabaya. "Memang tidak mudah. Tapi harus dilakukan dengan berbagai macam cara. Kami punya dasar hukum untuk melakukan penegakan Perda Nomer 7 tahun 1999," ungkapnya, Rabu (4/6/2014).
Ia mencontohkan saat melakukan pendataan di lokalisasi Moroseneng, Sememi yang lebih dahulu ditutup Desember 2013 lalu. Pihaknya mengaku melakukan pendataan selama delapan kali. Tapi tidak berhasil. Baru pada pendataan ke sembilan, Dinsos bisa mendata 95 orang PSK.
Sayangnya, data tersebut belum valid. Hingga akhir Mei 2014 lalu, Pemkot Surabaya melalui Satpol PP berhasil menjaring 26 PSK di Wisma Srikandi dan Sriwijaya yang nekat beroperasi. "Mereka ini merupakan PSK yang tidak mau didata. Pemikiran mereka, kalau tidak mau didata dan tidak menerima uang kompensasi maka lokalisasi tidak akan ditutup. Padahal itu keliru," jawabnya.
Lanjut Mantan Camat Kenjeran ini, sama halnya di lokalisasi Dolly dan Jarak. Jika para PSK dan Mucikari terus menolak didata, maka akan mempersulit turunnya dana kompensasi dari Kementerian Sosial (Kemensos). "Baru sekitar 50 persen dari ribuan PSK Dolly dan Jarak yang sudah didata. Secepatnya kami meminta RT dan RW setempat untuk terus update. Sebab, kami berupaya agar uang kompensasi ini segera turun sebelum ditutup 18 Juni," pungkasnya.[faf/kun]
Rating: 100% based on 975 ratings. 91 user reviews.
0 Comments
