Jember (beritajatim.com) - Selama menjadi anggota DPRD Jember, Jawa Timur, periode 2009-2014, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Khoirul Hadi prihatin dengan posisi tawar parlemen di hadapan pemerintah daerah setempat.
"Secara pribadi saya melihat banyak ketidakpuasan saat saya masuk Dewan. Secara kelembagaan, saya punya ide penguatan. Posisi tawar lembaga ini sangat memprihatinkan," kata Hadi.
Hadi tak sendiri, karena banyak anggota DPRD Jember yang berpandangan sama. "Mereka tak puas dengan posisi ini. Seharusnya ke depan, Dewan lebih berperan dan bagaimana dengan eksekutif saling menguatkan, karena berposisi sebagai mitra sekaligus pengontrol. Saya melihat selama ini eksekutif kurang transparan sehingga Dewan tak bisa apa-apa," keluhnya.
Anggota DPRD Jember memang diberi dana cukup besar untuk melakukan kunjungan kerja. Namun, lanjut Hadi, dana untuk menjalin komunikasi antara anggota Dewan dengan konstituen tak ada kendati ada dana bantuan sosial. "Ini bagaimana penguatan anggota Dewan dengan konstituen?" katanya.
Dalam hal penganggaran, Hadi melihat anggota DPRD Jember tak diberikan cukup waktu untuk mengkritisi. "Rancangan anggaran langsung diberikan oleh eksekutif dan langsung dibahas. Bagaimana kami bisa mengkritisi dengan baik. Sekalipun sudah menjadi anggota Dewan cukup lama, tentu butuh waktu untuk membca dokumen itu," katanya.
Tanpa pengkritisan yang memadai, Hadi menilai, akan muncul persoalan. "Misalkan Komisi B Bidang Perekonomian ingin usaha kecil menengah menggeliat. Tapi ketika tak ditunjang itikad baik dan dana tentu sulit. Jadi menurut saya, Dewan harus lebih kuat perannya ke depan, untuk menguatkan eksekutif juga. Kalau Dewan lemah, daya kontrol lemah, maka masyarakat tak akan paham apa yang terjadi," katanya.
Hadi berharap anggota DPRD Jember periode 2014-2015 akan mendapat peran lebih strategis. Apalagi pada 2015 akan ada bupati baru yang tentunya membutuhkan komunikasi baru. "Saya sih inginnya bagaimana agar Dewan lebih dari sekadar 'tinggal ketok palu' atau stempel saja. Trias politika kan bagus konsepnya. Legislatif tak hanya ketok palu kebijakan," katanya.
Selama menjadi anggota DPRD Jember, Hadi memberikan perhatian kepada persoalan UKM yang tergerus menghadapi toko modern berjaringan tanpa dukungan pemerintah. ia juga memberikan banyaknya warga kelas bawah meninggalkan keluarga di Jember karena tak ada lapangan kerja yang cukup. Ia menyoroti pula kepedulian Pemkab Jember dalam memanfaatkan lahan tidur.
Salah satu pengalaman paling berkesan adalah aksi walk out (WO) seorang diri yang dilakukan Hadi saat sidang paripurna pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jember 2014 di gedung parlemen. Saat itu ia melihat APBD 2014 kurang menampung aspirasi rakyat.
"Ke depan, politik anggaran harus lebih berpihak. Bagaimana keberpihakan untuk masyarakat. Itulah kenapa kemarin saya menjerit bersama masyarakat, sehingga harus WO karena aspirasi teman-teman tak terakomodasi pada APBD 2014," kata Hadi.
Hadi tak lagi mencalonkan diri dalam pemilu 2014. Ia tak lagi aktif di PKS dan memilih menekuni kegiatan sosial bersama Yayasan Ibnu Katsir. "Saya terjun di politik kalau tak bisa banyak berbuat untuk masyarakat, lebih baik mencari kegiatan lain," katanya.
Melalui Yayasan Ibnu Katsir, Hadi membantu kaum miskin dalam hal pendidikan. "Kaum dhuafa yang tak bisa bersekolah kami sekolah. Ada sesuatu yang bisa kami lakukan untuk masyarakat," katanya. [wir]
Rating: 100% based on 975 ratings. 91 user reviews.
0 Comments
