Jember (beritajatim.com) - Kualitas sumber daya manusia DPRD Jember, Jawa Timur, masih kalah jika dibandingkan dengan sumber daya birokrasi pemerintah daerah setempat. Anggota parlemen mengandalkan kekuatan politis semata.
Demikian evaluasi anggota Komisi B Bidang Perekonomian dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Wakik, terhadap perjalanan dan kinerja DPRD Jember periode 2009-2014. "Ada banyak hal yang tidak maksimal kami perjuangkan, terutama ketika berhadapan face to face dengan eksekutif," katanya.
"Harus diakui, secara kelembagaan, DPRD Jember perlu sumber daya manusia luar biasa untuk berhadapan dengan eksekutif," kata mantan wartawan ini. Eksekutif adalah pejabat karir dengan ilmu pemerintahan dan pengalaman luar biasa yang ditempa bertahun-tahun dalam spesialisasi pekerjaan tertentu. Sementara legislator dibatasi masa kerja lima tahun, sehingga harus cepat belajar menguasai banyak hal.
Menyadari kelemahan itu, menurut Wakik, para anggota DPRD Jember menyiasati dengan politis. Mereka hanya berbekal aspirasi masyarakat untuk menyetujui atau menolak sebuah kebijakan pemerintah, yang kadang menyebabkan perdebatan yang alot dan panjang dengan eksekutif.
"Saya lihat teman-teman di forum-forum, seperti rapat komisi dan Badan Anggaran, kalau bertarung pemikiran dengan eksekutif luar biasa. Tapi memang harus diakui, sumber daya manusia DPRDE tak sepadan dengan eksekutif," kata Wakik.
Ibarat lomba balap, dalam hal pembahasan anggaran DPRD Jember acap kali 'kalah di tikungan'. "Kami sering kalah di waktu. Saya serng mengatakan, eksekutif cenderung main di injury time. Hanya sekarang Perubahan APBD berbeda, karena ini pembahasan terakhir anggota Dewan periode 2009-2014," kata Wakik.
Kendati tak sepadan dengan kemampuan eksekutif, Wakik bersyukur tak pernah mendapat keluhan dari konstituen. "Komitmen personal saya adala berusaha bekerja semaksimal mungkin. Alhamdulillah, selama ini tak ada komplain," kata pria yang menjadi anggota DPRD Jember karena menggantikan antarwaktu Ahmad Fauzi.
Selama menjadi anggota DPRD, Wakik berusaha memperjuangkan pembinaan terhadap lembaga keuangan masyarakat mikro (LKMM). "Saya kan selaku anggota DPRD tak mungkin menyumbang uang. Hal yang bisa saya lakukan adalah menyumbangkan program kerja penguatan kelembagaan," katanya.
LKMM berada di bawah naungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah. Lembaga keuangan ini dikelola oleh ibu-ibu rumah tangga, dan dalam perkembangannya berubah menjadi koperasi wanita (kopwan). Menurut Wakik, kopwan dan LKMM di Jember mendapat pujian dari perbankan karena pengelolaan keuangan yang bagus dan teliti.
Penguatan kelembagaan juga dilakukan Wakik di sektor peternakan. Lembaga peternak mengelola bersama kambing atau sapi. Namun ada kendala kelembagaan yang dihadapi, yakni tak seimbangnya jumlah peternak dengan jumlah lembaga. "Mudah-mudahan DPRD Jember yang akan datang bisa bekerjasama dengan dinas terkait untuk membina mereka," katanya. [wir]
Rating: 100% based on 975 ratings. 91 user reviews.
0 Comments
