Rabu, 26 Februari 2014 22:51:04
Reporter : -
Jakarta (beritajatim.com) - Komisi II DPR mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah pengangkatan Wakil Walikota Surabaya, Wisnu Sakti Buana.
Ketua Komisi II DPR, Agun Gunanjar mengatakan, rapat tersebut atas inisiatif pimpinan DPR, dalam hal ini Wakil Ketua Komisi II DPR, Priyo Budi Santoso.
"Ini inisiatif pimpinan (Priyo). Ini silahkan ditanyakan kepada Pak Priyo. Pada risalah rapatnya itu Pak Priyo memerintahkan Komisi II," kata Agun, seusai rapat di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/2/2014).
Oleh sebab itu, Komisi II DPR menyerahkan persoalan itu yang sedang dihadapi Walikota Surabaya Tri Rismaharini kepada DPRD Surabaya.
"Diselesaikan oleh DPRD nya, karena tidak mungkin Komisi II yang mengambil tugas itu," tegas Agun.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso pada Jumat lalu mengundang Risma di kantornya, terkait permasalahan yang tengah menimpa kader PDIP itu.
Risma disebut-sebut sedang menghadapi tekanan politik berat. Dia dinyatakan berseteru dengan wakilnya, Wisnu. Risma keberatan tata cara penempatan Wisnu, yang juga politikus PDIP, sebagai wakil wali kota setempat.
Selain itu, Risma juga disebutkan mendapat tekanan politik terkait penolakan proyek pembangunan tol dalam Kota Surabaya. [ris]
another image from DPR Serahkan Masalah Risma ke DPRD Surabaya
another text from DPR Serahkan Masalah Risma ke DPRD SurabayaDPR-RI - Berita
Ketua DPR-RI Marzuki Alie, Gubernur Sumatera Selatan H ALex Nurdin, dan Ketua Forum Pondok Pesantren Sumsel (FORPESS) H Hendra Zainudin menerima penghargaan Islamic ...
..:: Situs Gerbang Informasi Resmi Pemerintah Kota Dumai ::..
Pemerintah Kota Dumai Kota PENGANTIN (Pelabuhan, Perdagangan, Tourism dan Industri) BERSERI (Bersih, Semarak, Rukun dan Indah) dan SEHAT (Sejahtera, Harmonis, Aman ...
MASALAH KORUPSI di INDONESIA
KORUPSI WISMA ATLET Mekeng: Ketua Banggarnya Bukan Saya Sabtu, 7 Januari 2012 JAKARTA (Suara Karya): Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Melchias Markus Mekeng ...
Portal Nasional | Kampanye Online
Kampanye Online Pemilukada Pemilu Legislatif Pilpres ... KOMPAS.com - Nasional. Perppu Kegentingan MK. Kalau MK dibubarkan, masih ada beragam institutional design ...
Korupsi Simulator SIM | Masalah | tempo.co | Situs Berita ...
Djoko Susilo Dihukum Berat, Kapolri: Itu Adil . Sutarman mengatakan, kepolisian menghormati keputusan majelis hakim yang menjatuhkan denda uang pengganti hingga Rp 32 ...
Rating: 100% based on 975 ratings. 91 user reviews.
0 Comments
