Rabu, 26 Februari 2014 09:45:53
Reporter : Nyuciek Asih
Surabaya (beritajatim.com) - Penyidik Kriminal Khusus Polda Jatim sampai saat ini belum mampu memenuhi beberapa petunjuk yang diberikan jaksa peneliti dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur terkait kasus dugaan korupsi jasa pungut (japung) yang menyeret mantan walikota Surabaya Bambang Dwi Hartono sebagai tersangka.
Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto menyatakan jika koordinasi antara jaksa peneliti dengan penyidik memang seharusnya dilakukan, tidak melihat jenis kasus. " Apabila memang perlu dilakukan koordinasi, maka sudah semestinya dilakukan koordinasi," ujar Romy, Rabu (26/2/2014).
Romy menambahkan, jika pihaknya tidak menerima pemberitahuan secara khusus dari pihak penyidik Polda Jatim terkait kedatangan mereka ke Kejati Jatim yang dikemas "Samakan Persepsi" dalam penanganan kasus Japung untuk tersangka Bambang DH.
" Tidak ada pemberitahuan, cuma hal tesebut lumrah saja dilakukan penyidik dan jaksa peneliti," ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala Kejati Jatim Arminsyah menerangkan, ada beberapa hal yang perlu dilengkapi penyidik dalam petunjuk yang diberikan Jaksa peneliti. "Petunjuk tersebut yang belum bisa dipenuhi oleh penyidik," ujar Arminsyah yang enggan menjelaskan secara detail petunjuk yang dimaksud.
Sementara, Kasi Penuntutan Pipiet Suryo P.B didampingi jaksa peneliti Hisyam menuturkan, dalam P18-P19 (pengembalian berkas dari jaksa peneliti ke penyidik yang diserati petunjuk-red) beberapa bulan lalu, jaksa peneliti meminta agar penyidik meminta keterangan saksi tambahan untuk mempertajam perbuatan Bambang DH." Selama ini dalam berkas lebih banyak membahas perbuatan Sukamto, padahal kita sudah tidak membahas lagi soal Sukamto. Untuk berkas kali ini yang disangkakan perbuatan Bambang DH, jadi harus diperjelas perannya apa?," ujar Pipiet, Kamis (13/2/2014) lalu.
Pipiet menambahkan, dalam kasus Japung memang dana Japung bisa dicairkan harus ada persetujuan walikota."Jadi yang disertakan yang dokumen asli hanya dokumen tanda tangan walikota terkait pencairan dana Japung, yang lain hanya berupa fotokopy. Jadi, kita minta supaya disita dokumen asli, bukan cuma fotokopy," ujar Pipiet.
Selain itu, terkait barang bukti berupa uang senilai Rp 10 juta, penyidik juga hanya menyertakan bukti bahwa uang tersebut sudah dijadikan barang bukti untuk terpidana Sukamto dan sudah dikembalikan ke kas Negara. "Kita minta supaya disertakan keterangan ahli, apakah cukup hanya menyertakan seperti itu," tukasnya.
Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Surabaya telah memutus hukuman untuk empat orang tersangka dalam kasus korupsi jasa pungut ini. Mereka adalah Ketua DPRD Surabaya Musyak Rouf, Asisten II Pemkot Surabaya Muklas Udin, Sekretaris Kota Sukamto Hadi dan Bagian Keuangan Purwito.[uci/ted]
another image from PoldaKejati Samakan Persepsi Dugaan Korupsi Bambang DH
another text from PoldaKejati Samakan Persepsi Dugaan Korupsi Bambang DH
Rating: 100% based on 975 ratings. 91 user reviews.
0 Comments
