Malang (beritajatim.com) - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Malang menampik anggapan bahwa pihaknya menyelewengkan dana iuran buruh yang dibayarkan sebesar Rp 5 ribu per bulan. Dugaan itu muncul setelah adanya keluharn buruh PT Indonesian Tobacco yang menilai pengurus SPSI tidak transparan mengenai penggunana dana iuran.
Ketua SPSI kota Malang, Suhirno mengatakan, pihaknya tidak bisa sewaktu-waktu memberikan laporan keuangan dari uang iuran anggotanya. Sebab laporan itu baru bisa disampaikan pada pertemuan pertanggungjawaban yang digelar setiap tiga tahun sekali.
"Membayar iuran untuk SPSI merupakan kewajiban buruh yang memang terdaftar menjadi anggota kami, mengenai laporan penggunaannya tidak bisa begitu saja kita berikan karena aturannya sudah ada," ujar Suhirno pada wartawan, Senin (5/5/2014).
Menurutnya, uang iuran yang selama ini dibayarkan oleh buruh anggota SPSI digunakan untuk kepentingan organisasi, serta program pemberdayaan buruh. "Kami selalu siap untuk membantu buruh jika ada permasalahan ketenagakerjaan, dana itu juga digunakan untuk biaya operasional. Iuran ini bukan koperasi yang harus kami laporkan setiap saat pada anggotanya," tutur Suhirno.
Ia menambahkan, jika memang ada buruh yang protes dengan adanya iuran yang harus dibayarkan, maka SPSI tidak mempermasalahkan jika buruh tersebut keluar dari keanggotaan. "Kami tidak masalah jika memang ada buruh yang ingin mengundurkan diri," tandasnya.
Sementara itu, Kabid Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Malang, Kasiyadi mengakui jika Pemkot Malang siap memediasi pihak SPSI dan PT Indonesian Tobacco. Pemkot Malang juga memberikan waktu selama dua minggu bagi pengurus SPSI untuk memberikan laporan keuangan iuran buruh.
"Kasus seperti ini belum pernah terjadi. Kami berharap pembicaraan kedua belah pihak bisa menemukan titik terang. Yang jelas kami meminta SPSI untuk lebih transparan mengenai laporan keuangan iuran buruh," pungkas Kasiyadi. [num/but]
Rating: 100% based on 975 ratings. 91 user reviews.
0 Comments
