Jum'at, 28 Februari 2014 02:04:38
Reporter : Tulus Adarrma
Bojonegoro (beritajatim.com) - Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro memeriksa sejumlah saksi dugaan kasus korupsi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) senilai total sekitar Rp5,8 miliar di Kecamatan Boureno, Kabupaten Bojonegoro. Jumlah tersebut diduga terkumpul sejak tahun 2005-2013.
Salah seorang saksi, dari Tim Verifikasi Desa, Munik mengatakan, jika sebelum ditemukan adanya pelanggaran, tim verifikasi desa tidak mengetahui adanya kelompok penerima perempuan yang fiktif. "Saat dilakukan verifikasi tim tidak mengetahui adanya kelompok fiktif, baru setelah terungkap kita tahu," ungkapnya usai diperiksa, Kamis (27/02/2014).
Sementara, Kades Trojalu, Kecamatan Boureno, Trisno S. yang juga menjadi saksi dalam kasus ini menyebutkan, jika di Desa yang dipimpinnya ada sebanyak 23 kelompok penerima, dari jumlah itu total sebanyak 19 kelompok penerima fiktif. Pihak desa, lanjut dia, mengaku tidak pernah mengetahui jika ada kelompok fiktif. "Meski sering koordinasi tapi pihak desa tidak tahu kalau ada kelompok fiktif," jelasnya.
Penyelidikan kasus ini dilakukan sejak turunnya surat perintah penyelidikan (sprinlid) mulai (17/02) lalu. Dalam kesempatannya, Kasi Intelijen Kejari Bojonegoro, Nusirwan Sahrul menjelaskan, sebelum adanya laporan kasus tersebut Kejari telah melakukan pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan keterangan (pulbaket).
Sementara sesuai dengan laporan yang ada, disebut penyimpangan dana tersebut senilai Rp5.826.111.400. Dana tersebut diduga dialirkan kepada kelompok penerima perempuan yang fiktif, sejak tahun 2005-2013.
Ada tiga orang mantan pengurus UPK PNPM MPd Kecamatan Baureno yang dilaporkan yakni Ketua, Mahfud, warga Desa Gunungsari, Kecamatan Baureno; bendahara, Sri Anjayani, warga Desa Pasinan, Kecamatan Baureno dan sekretaris, Dita Suryati, warga Desa Sraturejo, Kecamatan Baureno.
Seperti diketahui, penyelewengan tersebut dilakukan sejak tahun 2005 dengan modus membuat kelompok penerima simpan pinjam fiktif. Dari 15 desa yang telah diklarifikasi, diperoleh hasil sementara yakni sebanyak 240 kelompok fiktif, dari total 307 kelompok. Sebanyak 307 kelompok di Kecamatan Baureno itu terbagi di 25 desa. [uuk/ted]
another image from Kejari Periksa Saksi Dugaan Korupsi PNPM Boureno Rp 58 Miliar
another text from Kejari Periksa Saksi Dugaan Korupsi PNPM Boureno Rp 58 MiliarKPK tangkap tangan Kepala Kejari Praya - BBC Indonesia ...
Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK telah menangkap tangan Kepala Kejaksaan Negeri Praya, NTB, yaitu SUB dan seorang perempuan berinisial LAR terkait dugaan suap ...
OkeManado.Com | Manado Digital News
Mark Zuckerberg The question isn't, 'What do we want to know about people?', It's, 'What do people want to tell about themselves?'
Tentang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah Kejaksaan di ibukota Provinsi Jawa Timur dengan wilayah tugas meliputi provinsi Jawa Timur
swarakepri.com
Walikota Batam Dukung Gerakan Indonesia Perduli Sampah. BATAM รข€" swarakepri.com : Walikota Batam, Ahmad Dahlan berkomitmen dalam mendukung Gerakan Indonesia Perduli ...
BERITA - Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan RI adalah sebuah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dan sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum ...
Rating: 100% based on 975 ratings. 91 user reviews.
0 Comments
