Jombang (berijatim.com) - Jaringan Gusdurian untuk Transparansi Hasil Pemilu (JGDTRaP) menilai KPU Jombang telah gagal menghasilkan pemilu berkualitas. Pasalnya, pelaksanaan pemilu di Kota Santri tersebut banjir dengan masalah.
"Pelaksana pemilu 2014 di Jombang amburadul. Kami menilai KPU dan Panwaslu Jombang tidak becus bekerja. Makanya, mereka tidak pantas lagi dipilih untuk menjabat sebagai penyelenggara pemilu 2019, baik sebagai KPU maupun Panwaslu di setiap level," Aan Anshori, koordinator JGDTRaP, Kamis (1/5/2014).
Aan kemudian menelanjangi amburadulnya pelaksanaan pemilu di Jombang itu. Diantaranya, adanya dugaan mobilisasi PNS untuk memenangkan partai/caleg tertentu yang diduga keras melibatkan bupati. Praktek ini, kata Aan, setidaknya terjadi di kecamatan Mojowarno, Kabuh, dan Peterongan. Ironisnya, praktik yang masuk dalam pidana pemilu dan pelanggaran kode etik PNS ini tidak tersentuh hukum.
Aan melanjutkan, pelaksanaan pemilu di Jombang juga diwarnai praktik politik uang (money politik) secara kasat mata, bahkan masif. Hampir semua parpol maupun caleg, menurut Aan, melakukan praktik haram itu. Namun lagi-lagi, tidak ada satupun para pelaku tersentuh hukum. "Padahal UU 8/2012 tentang pemilu secara tegas melarang hal tersebut. Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) Jombang lagi-lagi mandul," tegas Aan.
Lebih ironis, sambung Aan, praktik manipulasi suara juga marak terjadi, bahkan diduga kuat melibatkan para penyelenggara pemilu di tingkat PPS dan PPK. Sudah begitu, KPU dan gakkumdu memilih tutup mata dan membiarkan pelanggaran serius itu.
"Meski sudah dilaporkan ke penegak hukum, pidana pemilu ini tidak pernah tersentuh. Terakhir, KPU juga menyebabkan hilangnya kesempatan memilih bagi lebih dari 300 orang yang pada saat pemungutan suara berada di penjara, rumah sakit/puskesmas, dan pondok pesantren. Atas fakta-fakta di atas, kami menilai KPU Jombang telah gagal," pungkas aktivis berkacamata minus ini. [suf/but]
Rating: 100% based on 975 ratings. 91 user reviews.
0 Comments
