Pamekasan (beritajatim.com) - Salah satu legislator di Pamekasan, keluhkan minimnya perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat terkait minimnya fasilitas publik yang terjadi di sejumlah desa di Kecamatan Proppo.
Hal itu dicontohkan dengan minimnya fasilitas aliran listrik dan pelayanan air bersih, yang hingga saat ini masih dibingungkan oleh masyarakat di kecamatan tersebut. Bahkan, masyarakat juga menggunakan sambungan aliran listrik dengan cara ilegal (ngetol).
"Sebagian itu di Desa Tattangoh, Panglebar, Panagguan (Kecamatan Proppo). Paling parah juga di Dusun Klompang, Desa Panangguan," kata Anwar Syamsidi, anggota DPRD Pamekasan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Jum'at (10/10/2014).
Bahkan, masyarakat juga harus memasang aliran listrik ilegal tersebut dengan jarak sekitar 500 meter hingga 1 kilometer. Serta harus mengeluarkan biaya lebih besar. "Hingga saat ini banyak masyarakat di Proppo itu masih ngetol. Kabelnya saja sekitar Rp 4 juta, dan tiap bulannya lebih mahal. Karena kabel yang masuk ke konsumen sudah banyak," imbuhnya.
Selain itu, pihaknya sudah mengajukan persoalan tersebut ke pihak terkait. Tetapi hingga saat ini belum juga mendapat respon positif. "Sebetulnya kalau pengajuan itu sudah kami lakukan sejak dua tahun lalu, namun hingga sekarang belum juga direspon," keluhnya.
Persoalan lainnya juga menyangkut tentang persediaan air bersih. Khususnya di Desa Badung, Tattangoh dan Pangbatok, Kecamatan Proppo. Bahkan masyarakat harus mengeluarkan biaya Rp 150 ribu untuk satu tangki. "Satu tangki itu biasanya digunakan selama tiga hari. Kalau keluarga besar biasanya dua hari sudah habis," ungkapnya. [pin/but]
Rating: 100% based on 975 ratings. 91 user reviews.
0 Comments
