Bojonegoro (beritajatim.com) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Mitroatin dalam sambutanya menyebut bahwa pihak eksekutif tidak memprioritaskan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang meminta perlindungan nasib mereka.
"Jauh sebelum kita akan melakukan diskusi sudah menghubungi pihak eksekutif. Tapi sampai sekarang tidak datang dengan alasan rapat," ujarnya, Kamis (30/04/2015).
Padahal, lanjut dia, dalam diskusi ini stakeholder yang paling berkopeten adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pemkab setempat. "Kami akan dukung dibelakang PKL," katanya usai menemui para PKL di Ruang Paripurna DPRD.
DPRD, kata dia, akan membantu program pemerintah untuk menjadikan Bojonegoro menjadi kota yang indah dan beraih. Tapi, dengan tetap harus memperhatikan nasib para PKL yang juga mencari rejeki dari pusat keramaian kota. "PKL juga memiliki konsep yang bagus kalau diajak bicara baik-baik," terangnya.
Dia sangat menyayangkan dengan ketidakhadiran Kepala DKP, Nurul Azizah itu. "Menyayangkan ketidakhadiran bu Nurul. Mereka (PKL) sehari dikasih surat kemudian langsung digusur," pungkasnya.
Sementara, Ketua Persatuan PKL, yang akrab disapa Nar Jenggot mengatakan, pemerintah daerah akan melkukan relokasi PKL yang sebelumnya berada di sekitar Alun-alun akan dipindah ke wilayah lain.
Para PKL itu sudah mendapatkm surat dari Pemerintah terkait dengan rencana relokasi tersebut. "Rencana eksekusi minggu depan dan sudah dikasih surat," terangnya.
Seperti diketahui, sekitar puluhan PKL yang biasanya berjualan di sekitar Alun-alun itu saat ini masih melakukan diakusi dengan pihak DPRD untuk mencari solusi terbaik. Kepala DKP Pemkab Bojonegoro, Nurul Azizah juga terlihat sudah hadir ditengah para PKL yang melakukan diakusi di Ruang Paripurna DPRD. [uuk/kun]
Rating: 100% based on 975 ratings. 91 user reviews.
0 Comments
